Ada pemandangan yang terasa janggal ketika seorang pejabat datang ke tengah masyarakat. Rakyat sudah menunggu. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, sekadar bersalaman, atau menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi. Namun, yang muncul justru barisan ajudan dan pengawal yang membuat jarak seolah-olah rakyat adalah kelompok yang tidak boleh terlalu dekat dengan pejabat.

Padahal, untuk apa seseorang diberi jabatan?

Dalam Islam, jabatan bukan tiket untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat ini seharusnya menjadi pengingat bagi siapa pun yang memegang kekuasaan. Ada amanah yang harus ditunaikan. Ada hak masyarakat yang harus dijaga. Ada keputusan yang harus dibuat dengan adil.

Karena itu, mental pejabat semestinya adalah mental melayani, bukan mental untuk dilayani.

Pejabat memang membutuhkan protokol dan pengamanan. Itu bagian dari tata kelola kegiatan. Namun, protokol seharusnya tidak berubah menjadi tembok sosial yang membuat pejabat semakin jauh dari rakyat. Pengamanan juga tidak semestinya membuat masyarakat merasa seperti orang asing di hadapan pemimpinnya sendiri.

Ketika ajudan atau petugas terlalu berlebihan menjaga jarak antara pejabat dan masyarakat, persoalannya bukan sekadar soal tata acara. Ada cara pandang yang perlu diperiksa.

Apakah pejabat diposisikan sebagai orang yang lebih tinggi daripada rakyat, atau sebagai orang yang sedang mengemban amanah untuk kepentingan rakyat?

Islam justru mengajarkan bahwa kekuasaan harus melahirkan tanggung jawab.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Hajj ayat 41 tentang orang-orang yang diberi kedudukan di muka bumi. Mereka digambarkan sebagai orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.

Artinya, kekuasaan tidak berhenti pada jabatan, fasilitas, dan penghormatan. Ada tanggung jawab sosial yang melekat di dalamnya.

Seorang pejabat seharusnya mudah ditemui masyarakat. Ia perlu mendengar keluhan yang mungkin tidak pernah masuk ke ruang rapat. Ia perlu melihat langsung kondisi warga. Ia perlu tahu apakah program pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.

Jika pejabat hanya mendengar laporan dari orang-orang di sekelilingnya, ia berisiko mendapatkan gambaran rakyat yang sudah disaring berkali-kali.

Padahal, terkadang satu kalimat sederhana dari seorang warga bisa membuka persoalan yang tidak terlihat dalam laporan resmi.

Islam juga mengingatkan bahwa kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Maka, menjadi pejabat seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati. Bukan semakin sulit disentuh. Semakin banyak fasilitas yang diterima, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan fasilitas dan kewenangan itu kembali kepada kepentingan masyarakat.

Rakyat juga bukan kelas bawah.

Mereka adalah pemilik hak yang harus dilayani negara. Mereka membayar pajak, mengikuti aturan, memilih pemimpin, dan mempercayakan sebagian urusan hidupnya kepada pemerintah.

Karena itu, ketika seorang pejabat hadir di tengah masyarakat, yang semestinya terlihat bukan keangkuhan kekuasaan, melainkan kesediaan untuk mendengar.

Tidak semua rakyat datang untuk meminta sesuatu. Ada yang hanya ingin menyampaikan keluhan. Ada yang ingin memberikan masukan. Ada yang ingin melihat langsung sosok yang selama ini mereka pilih atau dukung. Ada pula yang sekadar ingin bersalaman.

Mendekat kepada rakyat tidak akan mengurangi wibawa seorang pejabat.

Justru, kemampuan untuk tetap dekat dengan masyarakat menunjukkan bahwa seseorang memahami makna amanah.

Jabatan akan berakhir. Masa kekuasaan akan selesai. Fasilitas akan ditinggalkan. Namun, cara seseorang menggunakan kekuasaan untuk memperlakukan manusia akan menjadi bagian dari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.

Karena itu, pejabat yang baik tidak perlu bertanya, “Mengapa rakyat mendekati saya?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah, “Apa yang sudah saya lakukan untuk rakyat yang mempercayakan amanah ini kepada saya?”

Jika pertanyaan kedua menjadi budaya, pejabat akan melihat rakyat bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai alasan mengapa jabatan itu diberikan.

 

Foto: AI Generated

 

#Islam #Pejabat #Amanah #Kepemimpinan #Rakyat #Pemerintahan #Dakwah #AlQuran #Keadilan #DamaiIndonesia