Dirut PLN Minta Maaf Soal Pemadaman Listrik, Jangan Lalai! Hak Rakyat Harus Terjaga!
Masyarakat Jawa Barat, Jakarta, dan sekitarnya beberapa hari terakhir merasakan ketidaknyamanan akibat pemadaman listrik bergilir. Aktivitas terganggu, usaha terhenti, dan hawa panas terasa lebih menyengat. Namun, kabar baik datang dari PT PLN (Persero). Sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai pulih dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Atas gangguan ini, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Jangan kerja lalai, jangan kerja malas, dan jangan sampai hak-hak rakyat terzalimi dan mereka terganggu. Harus amanah! Inilah pelajaran penting bagi semua pihak yang mengemban amanat publik.
Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sejak Minggu (21/6/2026), kondisi kelistrikan di Pulau Jawa menunjukkan perbaikan signifikan. “Kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir,” ujarnya. Kabar ini tentu melegakan, tetapi kita tidak boleh melupakan akar masalahnya.
Pemadaman listrik tidak terjadi tanpa sebab. Darmawan menjelaskan bahwa ada dua faktor utama: gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra PLN dan pasokan energi primer yang tidak sesuai spesifikasi. Ini adalah indikasi adanya kelalaian dalam perencanaan dan pemeliharaan. Jika dua pembangkit besar bisa tiba-tiba mati, lalu pasokan energi primer tidak sesuai, itu berarti sistem pengawasan dan koordinasi masih lemah. Rakyat yang menjadi korban.
Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” Pemadaman listrik yang melumpuhkan aktivitas masyarakat adalah bentuk kerusakan. Meskipun tidak disengaja, kelalaian dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan adalah bentuk pengabaian terhadap hak rakyat. PLN adalah BUMN yang bertugas melayani publik. Setiap kegagalan layanan harus dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terulang.
Fenomena pemadaman listrik bergilir seringkali terjadi karena kurangnya perhatian pada pemeliharaan infrastruktur. Ada kecenderungan untuk mengabaikan perawatan rutin demi menekan biaya operasional, tetapi dampaknya justru lebih besar. Biaya sosial dan ekonomi akibat pemadaman listrik jauh lebih besar daripada biaya pemeliharaan. Ini adalah pelajaran bahwa "menghemat" di tempat yang salah adalah bentuk kezaliman.
Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin.” (HR. Bukhari dan Muslim). Direksi PLN, para pejabat di Kementerian ESDM, hingga Presiden adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kelistrikan nasional. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kegagalan yang merugikan rakyat. Maaf yang disampaikan harus diikuti dengan komitmen perbaikan sistem.
PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh. Mengapa pasokan energi primer bisa tidak sesuai spesifikasi? Mengapa dua pembangkit besar bisa alami gangguan teknis bersamaan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Jangan sampai masalah yang sama terulang di masa depan. Rakyat tidak bisa terus menerus menjadi korban kelalaian.
Kesimpulannya, Permintaan maaf Dirut PLN adalah langkah awal yang baik. Namun, yang lebih penting adalah perbaikan sistem dan pencegahan. “Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.” Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih amanah dalam menjalankan tugas. Hak rakyat untuk mendapatkan listrik yang stabil harus selalu menjadi prioritas.
Foto: tvonenews.com
#PLN #PemadamanListrik #DirutPLN #MintaMaaf #KelistrikanJawa #HakRakyat #Amanah #Evaluasi #PerbaikanSistem #EnergiPrimer