Mobil mewah, jam tangan seharga ratusan juta rupiah, tas bermerek, hingga liburan ke luar negeri yang dipamerkan di media sosial. Fenomena flexing atau memamerkan gaya hidup mewah kembali menjadi sorotan, terutama ketika dilakukan oleh pejabat publik.

Bahkan, anggota DPR Ahmad Dhani sempat mengusulkan agar Indonesia memiliki aturan anti-flexing seperti yang diterapkan di China. Menurutnya, pejabat seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat daripada sibuk mempertontonkan kemewahan.

Namun, muncul pertanyaan yang lebih menarik. Mengapa ada pejabat yang gemar memamerkan kekayaan? Apakah ini termasuk gangguan mental, atau justru mencerminkan krisis amanah?

Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan.

Dari sudut pandang psikologi, perilaku flexing tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan mental. Seorang psikolog menjelaskan bahwa kebiasaan memamerkan kemewahan sering kali merupakan bentuk kompensasi psikologis. Seseorang yang merasa kurang dihargai atas prestasi, integritas, atau keberhasilannya dapat mencari validasi melalui simbol-simbol materi seperti mobil mewah, rumah besar, atau barang bermerek.

Dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan akan pengakuan, keinginan meningkatkan harga diri, atau upaya menutupi rasa tidak aman dalam diri. Dengan kata lain, barang mewah bukan sekadar alat transportasi atau aksesori, melainkan simbol yang diharapkan mampu menarik perhatian dan membangun citra diri.

Bagi pejabat publik, kondisi itu bisa menjadi lebih kompleks. Jabatan memberikan akses terhadap kekuasaan, jaringan, dan sumber daya yang lebih besar dibanding masyarakat umum. Ketika kekuasaan dan kekayaan saling menguatkan, muncul godaan untuk menjadikan kemewahan sebagai alat menunjukkan status sosial.

Pesan yang ingin disampaikan seolah berbunyi, "Lihat, saya berhasil."

Padahal, masyarakat justru berharap sebaliknya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula keteladanan yang dituntut darinya.

Dalam perspektif Islam, persoalannya bahkan melampaui urusan psikologi. Jabatan bukanlah simbol keberhasilan pribadi, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan hak istimewa untuk memperoleh penghormatan atau mempertontonkan kemewahan. Sebaliknya, jabatan adalah titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Rasulullah saw. juga mengingatkan: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa mahal kendaraan yang dimiliki atau seberapa mewah rumah yang ditempati, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari kepemimpinannya.

Ustaz Adi Hidayat mengingatkan bahwa amanah merupakan salah satu ujian terbesar dalam kehidupan seorang muslim. Menurutnya, jabatan bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Karena itu, seorang pemimpin semestinya lebih sibuk memperbaiki kualitas pelayanan daripada membangun citra diri.

Islam juga mengingatkan bahaya sifat sombong yang kerap menyertai kecintaan berlebihan terhadap kemewahan. Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqman: 18).

Ayat ini tidak melarang seseorang memiliki harta. Islam justru mendorong umatnya bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Namun, harta tidak boleh menjadi sarana membangun kesombongan, apalagi jika diperoleh melalui penyalahgunaan jabatan atau digunakan untuk mencari pengakuan.

Di sinilah letak perbedaan antara penjelasan psikologi dan ajaran Islam. Psikologi membantu menjelaskan mengapa seseorang terdorong melakukan flexing. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim seharusnya mengendalikan dorongan tersebut dengan keikhlasan, rasa syukur, dan kesadaran bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan sekadar, "Apakah flexing termasuk gangguan mental?" Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Apakah seorang pejabat masih menempatkan jabatannya sebagai amanah atau justru sebagai panggung untuk mencari pengakuan?"

Masyarakat tentu tidak menilai seorang pejabat dari merek pakaian, harga jam tangan, atau jenis mobil yang dikendarainya. Yang lebih dibutuhkan adalah integritas, kejujuran, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Sebab pada akhirnya, kemewahan mungkin bisa menarik perhatian untuk sesaat. Namun amanah yang dijaga dengan baik akan meninggalkan kepercayaan yang bertahan jauh lebih lama. Itulah warisan terbaik yang semestinya dibangun oleh setiap pemimpin.

 

Foto: Pexels

 

#Flexing #PejabatPublik #Amanah #Integritas #Akhlak #UstazAdiHidayat #Islam #Korupsi #Kepemimpinan #EtikaPublik