Ada satu momen bersejarah yang baru saja terjadi di negeri ini. Setelah puluhan tahun dinanti dan melalui perdebatan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis, 19 November 2026. Yang membuat undang-undang ini sangat istimewa adalah adanya ketentuan yang membuka peluang bagi koruptor untuk dijatuhi hukuman mati. Ini bukan sekadar regulasi baru, tetapi sebuah harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk melihat negeri ini bersih dari para perampok uang rakyat.

Isi UU yang Menjadi Sorotan
Dikutip dari viva.co.id, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa undang-undang ini memiliki pilar pertama yang mencakup asas dan ruang lingkup. Asasnya menghormati HAM dan proporsionalitas, lalu ada perluasan ke kejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor. Dalam draf yang diterima, ketentuan itu tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain korupsi, undang-undang ini juga mengatur perampasan aset terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ini adalah cakupan yang sangat luas dan komprehensif, menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan yang merugikan rakyat.

Transformasi Besar Jika Diterapkan dengan Maksimal
Jika undang-undang ini benar-benar bisa diterapkan dengan maksimal, adil, jujur, dan konsisten, maka Indonesia bisa bertransformasi menjadi negara yang jauh lebih bersih dan efisien. Seluruh program kerakyatan akan bertahap terlaksana merata. Bayangkan, uang yang selama ini dikorupsi oleh para pejabat rakus bisa dialihkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan berbagai infrastruktur yang selama ini terbengkalai. Bayangkan, tidak ada lagi antrean panjang di puskesmas karena dana kesehatannya dicuri. Bayangkan, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena anggaran pendidikannya dipangkas untuk kepentingan pribadi. Ini bukanlah mimpi di siang bolong. Ini adalah harapan yang sangat nyata jika undang-undang ini benar-benar dijalankan dengan penuh integritas.

Namun, di sinilah tantangan terbesarnya. Undang-undang hanyalah sebuah teks tertulis. Ia tidak akan memiliki kekuatan jika tidak ada kemauan politik dan integritas dari para penegak hukumnya. Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi macan kertas yang menakutkan di atas kertas, tetapi tumpul di lapangan. Jangan sampai para koruptor tetap bisa berlindung di balik kekuasaan dan pengaruhnya, sementara rakyat kecil terus menjadi korban.

Dalam Islam, keadilan adalah fondasi utama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini adalah perintah langsung bagi setiap mukmin, terlebih bagi para penegak hukum, untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat jelas tentang pentingnya keadilan. Beliau bersabda, "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini adalah deklarasi bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, bahkan terhadap keluarga Nabi sekalipun. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang bisa berlindung di balik jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan.

Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Islam
Hukuman mati bagi koruptor mungkin terdengar keras dan kontroversial. Namun, dalam Islam, kejahatan yang merusak tatanan sosial dan merugikan hajat hidup orang banyak bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang layak mendapatkan hukuman maksimal. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 33, "Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Para ulama menjelaskan bahwa "membuat kerusakan di muka bumi" mencakup berbagai tindakan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan. Korupsi yang masif dan sistematis bisa dikategorikan sebagai bentuk kerusakan yang sangat serius, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua orang, tetapi oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, hukuman berat, termasuk hukuman mati, bisa menjadi salah satu bentuk penegakan keadilan yang dibenarkan dalam Islam, dengan syarat harus melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang kami angkat menjadi pejabat, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka itu adalah ghulul (korupsi) yang akan datang pada hari kiamat." (HR. Muslim). Hadits ini mengingatkan bahwa sekecil apa pun penyalahgunaan jabatan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hukuman di dunia hanyalah sebagian kecil dari hukuman yang akan diterima di akhirat jika tidak bertaubat.

Tantangan Implementasi dan Harapan ke Depan
Pengesahan undang-undang ini adalah langkah awal yang sangat baik. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pertama, penegakan hukum harus benar-benar adil dan transparan. Jangan sampai undang-undang ini hanya digunakan untuk menyerang lawan politik, sementara koruptor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dibiarkan bebas. Kedua, sumber daya penegak hukum harus diperkuat. KPK, Kejaksaan, dan Polri harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang profesional, integritas yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, pengawasan dari masyarakat harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus berani melaporkan setiap indikasi korupsi dan mengawal proses hukumnya.

Keempat, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Jangan hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan. Kelima, kesejahteraan penegak hukum harus diperhatikan. Jangan sampai gaji yang kecil membuat mereka tergoda untuk menerima suap. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang bekerja untuk kami, lalu kami berikan gaji yang cukup, maka apa yang diambilnya di luar itu adalah ghulul." (HR. Abu Dawud).

Doa untuk Pemberantasan Korupsi
Berikut adalah doa yang dapat kita amalkan untuk memohon agar negeri ini bersih dari korupsi dan para penegak hukum diberikan kekuatan serta integritas:

اللَّهُمَّ طَهِّرْ بِلَادَنَا مِنَ الْفَسَادِ وَالْمَفَاسِدِ، وَاحْفَظْ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَوَفِّقْ قَادَتَنَا وَقُضَاتَنَا لِلْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ

Allahumma thahhir biladana minal-fasadi wal-mafasid, wahfazh amwalal-muslimina minazh-zhalimin, wa waffiq qadatana wa qudhatana lil-'adli wal-amanah.

Artinya: "Ya Allah, bersihkanlah negeri kami dari kerusakan dan berbagai bentuk kemungkaran, lindungilah harta kaum Muslimin dari orang-orang zalim, dan berikanlah taufik kepada para pemimpin dan hakim kami untuk berlaku adil dan amanah."

Kesimpulan
Pengesahan UU Perampasan Aset yang membuka peluang hukuman mati bagi koruptor adalah terobosan besar bagi bangsa Indonesia. Jika benar bisa diterapkan dengan maksimal, adil, jujur, dan konsisten, Indonesia bisa bertransformasi menjadi negara yang jauh lebih bersih dan efisien. Seluruh program kerakyatan akan bertahap terlaksana merata. Namun, semua ini bergantung pada kemauan politik dan integritas para penegak hukumnya. Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi macan kertas. Mari kita awasi dan kawal implementasinya bersama-sama. Karena pada akhirnya, keadilan adalah hak setiap warga negara yang harus dilindungi. Semoga Allah SWT menegakkan keadilan di negeri ini. Aamiin.

 

Ilustrasi. Magnific.com

#UUPerampasanAset #KoruptorHukumanMati #DPR #PemberantasanKorupsi #Keadilan #IndonesiaBersih #PenegakanHukum #Antikorupsi #DoaUntukBangsa #TransformasiIndonesia