Ada satu momen yang seringkali menjadi penentu apakah sebuah institusi benar-benar serius menegakkan keadilan atau hanya pandai bersilat lidah. Momen itu adalah ketika seorang perwira tinggi harus duduk di kursi pesakitan, menghadapi sidang etik atas dugaan pelanggaran berat yang dilakukannya. Besok, Selasa, 17 November 2026, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nasib kariernya di institusi Polri akan ditentukan. Namun, yang jauh lebih penting dari sekadar nasib satu orang, ini adalah ujian bagi keadilan dan ketegasan penegakan hukum di negeri ini.

Dakwaan Berat yang Harus Dibuktikan
Dikutip dari viva.co.id, Irjen Eko Hadi Santoso diduga melakukan sejumlah pelanggaran serius saat bertugas di lingkungan Bareskrim Polri. Di antaranya penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access. Dugaan akses ilegal itu disebut memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan tersebut berkaitan dengan masa jabatan Eko sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang etik ini akan dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi. Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kasus ini bukanlah kasus biasa. Ia melibatkan nama-nama besar, termasuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Empat perwira tinggi dengan pangkat bintang dua harus menghadapi proses hukum yang sama. Ini adalah ujian bagi prinsip supremasi hukum yang tidak pandang bulu.

Keadilan dan Ketegasan yang Diuji
Di sinilah keadilan dan ketegasan dalam penegakan hukum benar-benar diuji dan dilihat oleh rakyat Indonesia. Jangan ragu menindak pelaku, dan jangan sungkan menghukum seadil-adilnya. Rakyat menunggu apakah institusi Polri mampu membersihkan rumahnya sendiri, atau justru akan melindungi oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik institusi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Ayat ini adalah perintah langsung bagi setiap mukmin, terlebih bagi para penegak hukum, untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti bersalah, baik dia seorang perwira tinggi, pejabat, atau orang biasa, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jangan sampai ada tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat sudah terlalu lelah melihat ketidakadilan yang terus berulang.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat jelas tentang pentingnya keadilan. Beliau bersabda, "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini adalah deklarasi bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, bahkan terhadap keluarga Nabi sekalipun. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang bisa berlindung di balik jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Jika prinsip ini dipegang teguh, maka keadilan akan tegak, dan kepercayaan publik akan pulih.

Hikmah dan Pelajaran Islam: Menegakkan Keadilan dan Memberantas Kezaliman
Kasus ini mengingatkan kita pada beberapa hikmah yang sangat penting. Pertama, keadilan adalah fondasi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang tidak mampu menegakkan keadilan akan kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Keadilan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."

Kedua, penyalahgunaan wewenang adalah bentuk kezaliman. Oknum-oknum yang menggunakan kekuasaannya untuk menyadap, memata-matai, atau melakukan akses ilegal telah melakukan kezaliman yang nyata. Mereka tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang kami angkat menjadi pejabat, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka itu adalah ghulul (korupsi) yang akan datang pada hari kiamat." (HR. Muslim).

Ketiga, pengawasan internal harus diperkuat. Kasus ini menunjukkan bahwa oknum di dalam institusi penegak hukum sendiri bisa terlibat dalam praktik ilegal. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat. Jangan biarkan institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi alat untuk menindas rakyat.

Doa untuk Keadilan dan Penegakan Hukum
Berikut adalah doa yang dapat kita amalkan untuk memohon keadilan, perlindungan dari kezaliman, dan keberanian bagi para penegak hukum dalam menegakkan kebenaran:

ุงู„ู„ูŽู‘ู‡ูู…ูŽู‘ ุฃูŽุฑูู†ูŽุง ุงู„ู’ุญูŽู‚ูŽู‘ ุญูŽู‚ู‹ู‘ุง ูˆูŽุงุฑู’ุฒูู‚ู’ู†ูŽุง ุงุชูู‘ุจูŽุงุนูŽู‡ู ูˆูŽุฃูŽุฑูู†ูŽุง ุงู„ู’ุจูŽุงุทูู„ูŽ ุจูŽุงุทูู„ู‹ุง ูˆูŽุงุฑู’ุฒูู‚ู’ู†ูŽุง ุงุฌู’ุชูู†ูŽุงุจูŽู‡ูุŒ ูˆูŽุงุญู’ููŽุธู’ู†ูŽุง ู…ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ุงู„ุธูŽู‘ุงู„ูู…ููŠู†ูŽ

Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibaa'ahu, wa arinal bathila bathilan warzuqnajtinabahu, wahfazhna min syarril zalimin.

Artinya: "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sehingga kami dapat menjauhinya. Dan lindungilah kami dari keburukan orang-orang yang zalim."

Kesimpulan
Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso besok adalah ujian bagi keadilan dan ketegasan penegakan hukum di Indonesia. Rakyat menunggu apakah institusi Polri mampu menindak pelaku tanpa pandang bulu, atau justru kembali mengecewakan publik. Jangan ragu menindak pelaku, dan jangan sungkan menghukum seadil-adilnya. Mari kita awasi dan kawal proses hukum ini hingga tuntas. Karena pada akhirnya, keadilan adalah hak setiap warga negara yang harus dilindungi. Semoga Allah SWT menegakkan keadilan di negeri ini. Aamiin.

 

Foto: Viva.co.id - Foe Peace

#IrjenEkoHadiSantoso #SidangEtik #PenyadapanIlegal #Keadilan #Polri #PenegakanHukum #TidakPandangBulu #Kezaliman #DoaUntukKeadilan #IndonesiaBersih