Membaca daftar sasaran penyadapan ilegal yang dibeberkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR, Kamis, 12 November 2026, membuat hati ini terasa berat. Bukan karena daftarnya panjang, tetapi karena nama-nama yang tercantum di dalamnya adalah mereka yang seharusnya dilindungi, bukan diteror. Mulai dari Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Semua ada di daftar itu. Ini bukan lagi persoalan keamanan negara. Ini sudah masuk ranah teror psikologis yang mencederai ruang privasi rakyat.

Fakta yang Terungkap: Sistematis dan Terorganisir
Dikutip dari tvonenews.com, Kapolri menyebut bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus ini. Empat tersangka telah ditetapkan, yaitu LSP, AS, EH, dan SU. Perkara ini terjadi pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Modus operandinya pun sangat terstruktur, meliputi perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan ke end user, hingga penghapusan data. Ini bukan aksi iseng sekelompok orang. Ini adalah operasi intelijen ilegal yang direncanakan dengan matang dan melibatkan banyak pihak.

Yang lebih memprihatinkan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menduga ada perbuatan ilegal lain di balik kasus ini. Bukan hanya penyadapan, tetapi juga surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi. Semua ini, menurutnya, bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya. Jika dugaan ini benar, maka ini adalah upaya sistematis untuk menggoyang stabilitas negara melalui cara-cara yang kotor dan melanggar hukum.

Mahasiswa dan Aktivis: Suara Kritis yang Diteror
Kehadiran mahasiswa dan aktivis dalam daftar sasaran penyadapan adalah alarm keras bagi demokrasi kita. Mahasiswa dan aktivis adalah dua kelompok yang selama ini dikenal sebagai motor penggerak perubahan dan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ketika mereka menjadi sasaran penyadapan, maka yang sedang dibungkam bukan hanya suara mereka, tetapi juga hati nurani rakyat yang diwakili oleh mereka. Ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi sampai menyadap dan memata-matai mereka tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Rasulullah SAW juga melarang kita untuk memata-matai sesama Muslim. Beliau bersabda, "Janganlah kamu saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian kamu memata-matai sebagian yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini adalah larangan tegas terhadap praktik memata-matai, termasuk penyadapan, yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru merugikan pihak lain. Jika terhadap sesama Muslim saja dilarang, apalagi terhadap warga negara yang memiliki hak privasi dan kebebasan berekspresi.

Dampak Penyadapan Ilegal: Teror dan Kehancuran Kebebasan
Penyadapan ilegal bukan hanya soal pelanggaran privasi. Ia adalah bentuk teror yang sistematis. Bayangkan, setiap percakapan kita, setiap pesan yang kita kirim, dan setiap rencana yang kita susun, bisa saja sedang didengar dan direkam oleh pihak yang tidak berhak. Ini akan menciptakan rasa takut dan tidak aman di tengah masyarakat. Rakyat akan kehilangan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Padahal, kebebasan-kebebasan ini adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh syariat.

Dalam Islam, menjaga rahasia dan privasi adalah bagian dari kehormatan seorang Muslim. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 27, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." Ayat ini mengajarkan kita untuk menghormati privasi orang lain, termasuk privasi dalam rumah dan ruang pribadi mereka. Penyadapan adalah bentuk pelanggaran privasi yang paling keji, karena dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin.

Hikmah dan Pelajaran Islam: Menegakkan Keadilan dan Melindungi Kebebasan
Kasus penyadapan ilegal ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat dalam praktik penyadapan ilegal, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang memerintahkan, harus diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai ada yang dilindungi karena memiliki jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Kedua, kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dilindungi. Mahasiswa dan aktivis yang menjadi sasaran penyadapan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Penyadapan terhadap mereka adalah bentuk pembungkaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim). Hadits ini mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran adalah kewajiban, bukan kejahatan yang harus disadap.

Ketiga, pengawasan terhadap institusi penegak hukum harus diperkuat. Kasus ini menunjukkan bahwa oknum di dalam institusi penegak hukum sendiri bisa terlibat dalam praktik ilegal. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat. Jangan biarkan institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi alat untuk menindas rakyat.

Doa untuk Keadilan dan Perlindungan dari Kezaliman
Berikut adalah doa yang dapat kita amalkan untuk memohon keadilan, perlindungan dari kezaliman, dan kebebasan yang bertanggung jawab:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَاحْفَظْنَا مِنْ شَرِّ الظَّالِمِينَ

Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibaa'ahu, wa arinal bathila bathilan warzuqnajtinabahu, wahfazhna min syarril zalimin.

Artinya: "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sehingga kami dapat menjauhinya. Dan lindungilah kami dari keburukan orang-orang yang zalim."

Kesimpulan
Penyadapan ilegal yang menyasar mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat adalah bentuk kezaliman yang harus diusut tuntas. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas, transparan, dan adil. Jangan biarkan praktik ini terus berlanjut dan merusak kebebasan rakyat. Mari kita awasi dan kawal proses hukum ini hingga tuntas. Karena pada akhirnya, keadilan dan kebebasan adalah hak setiap warga negara yang harus dilindungi. Semoga Allah SWT menegakkan keadilan di negeri ini. Aamiin.

 

Foto: Science news

#PenyadapanIlegal #KapolriSuyudi #MahasiswaDanAktivis #KebebasanRakyat #Keadilan #HakAsasiManusia #PenegakanHukum #Kezaliman #DoaUntukKeadilan #IndonesiaBersih