Impian berangkat ke Tanah Suci bisa berubah menjadi mimpi buruk ketika uang yang dikumpulkan bertahun-tahun justru dibawa kabur biro perjalanan nakal. Ironisnya, warga desa menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban penipuan haji dan umrah. Kerugian yang ditimbulkan pun mencapai ratusan miliar rupiah.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi haji dan umrah hingga ke pelosok desa. Langkah ini diharapkan bisa membentengi masyarakat dari tawaran perjalanan ibadah yang tidak jelas legalitas dan tanggung jawabnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak membahas rencana kerja sama tersebut bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu membahas persiapan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan literasi haji dan umrah.

Ribuan Jemaah Menjadi Korban Penipuan

Dahnil mengungkapkan, kasus penipuan haji dan umrah masih tergolong tinggi. Sebagian besar korbannya berasal dari masyarakat perdesaan yang belum mendapatkan informasi memadai mengenai prosedur penyelenggaraan ibadah.

"Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa," kata Dahnil.

Data Kemenhaj mencatat 64 perkara penipuan dengan 3.550 korban hingga 6 Juli 2026. Total kerugian masyarakat mencapai Rp116,7 miliar.

Pengaduan masyarakat juga menunjukkan persoalan ini belum selesai. Pada 2023, tercatat sekitar 400 pengaduan. Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024. Sementara itu, hingga September 2026, terdapat 189 kasus pengaduan dengan modus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah.

Di balik angka tersebut, ada banyak keluarga yang kehilangan tabungan. Sebagian calon jemaah bahkan sudah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun demi bisa beribadah ke Makkah dan Madinah.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena pelaku memanfaatkan keinginan masyarakat untuk beribadah. Label agama, janji keberangkatan cepat, hingga harga paket yang menggiurkan bisa digunakan untuk membangun kepercayaan calon jemaah.

Menipu dengan Dalih Ibadah, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?

Dalam Islam, menipu dan mengambil harta orang lain dengan cara batil merupakan perbuatan dosa. Bahkan, ketika penipuan dilakukan dengan membawa nama agama atau menjanjikan perjalanan ibadah, perbuatannya tetap tidak bisa dibenarkan.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menjadi pengingat bahwa mencari keuntungan tidak boleh dilakukan dengan merugikan orang lain. Apalagi mengambil uang calon jemaah melalui janji palsu, manipulasi informasi, atau penggelapan dana.

Rasulullah saw. juga memberikan peringatan keras dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami."

Artinya, kejujuran merupakan prinsip penting dalam kehidupan seorang muslim, termasuk ketika menjalankan bisnis perjalanan haji dan umrah. Menggunakan simbol agama untuk mendapatkan kepercayaan, sementara sejak awal berniat menipu, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

25.380 Pendamping Desa Didorong Ikut Melindungi Warga

Untuk menutup celah penipuan, Kemenhaj mendorong Kemendes PDT memperluas edukasi melalui jaringan pendamping desa. Data Kemendes PDT mencatat terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi.

Jaringan tersebut dinilai dapat membantu menyampaikan informasi mengenai prosedur resmi haji dan umrah kepada masyarakat yang selama ini sulit menjangkau informasi dari pemerintah.

Dahnil menyebut Menteri Desa Yandri Susanto telah menyatakan komitmen mendukung upaya tersebut. Para pendamping desa diharapkan ikut membantu warga mengenali penyelenggara perjalanan ibadah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu, apa yang perlu dilakukan calon jemaah agar tidak tertipu?

Jangan terburu-buru mentransfer uang hanya karena tergiur harga murah atau janji keberangkatan cepat. Periksa legalitas penyelenggara, pastikan informasi biaya dan jadwal keberangkatan tertulis dengan jelas, serta jangan ragu meminta penjelasan mengenai fasilitas dan mekanisme pengembalian dana.

Ibadah ke Tanah Suci seharusnya menjadi perjalanan yang membawa ketenangan, bukan justru meninggalkan kesedihan akibat kehilangan tabungan.

Edukasi memang penting, tetapi integritas penyelenggara perjalanan ibadah juga harus ditegakkan. Jangan sampai niat suci masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. justru dimanfaatkan sebagai ladang mencari keuntungan dengan cara yang zalim.

 

Foto: Pexels

 

#Haji #Umrah #PenipuanHaji #PenipuanUmrah #Kemenhaj #Islam #HukumIslam #JemaahIndonesia #LiterasiHaji #DamaiIndonesiaku