Coba bayangkan, di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan rakyat kecil, masih ada pejabat yang sibuk menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas mewah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dengan lantang mengingatkan para pejabat di wilayahnya untuk memiliki rasa malu. Ia menyoroti kultur feodalisme yang masih mengakar di tubuh birokrasi, di mana para pejabat justru sibuk memikirkan kepentingan pribadi, sementara masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan belum menikmati layanan dasar yang layak.

Dalam amanat Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Dedi Mulyadi menyindir kebiasaan belanja anggaran yang kerap kali tidak menyentuh akar masalah rakyat. "Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," tegasnya. Ia juga menyoroti pembelian kendaraan dinas baru hingga penataan rumah dinas yang berlebihan.

Dikutip dari viva.co.id, Dedi Mulyadi meminta seluruh sistem keuangan Pemprov Jabar ditata ulang untuk menunda kebutuhan pribadi pejabat demi menjamin hak dasar warga, mulai dari pendidikan 12 tahun hingga penjaminan biaya kesehatan. "Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya. Ini adalah pernyataan yang sangat berani dan menunjukkan komitmennya untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.

Selepas upacara, Dedi menegaskan jajaran penyelenggara keuangan daerah tidak boleh lagi memprioritaskan anggaran yang bersifat rutinitas seremonial. "Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna," ujarnya. Ini adalah kritik tajam terhadap budaya birokrasi yang boros dan tidak efisien.

Pemimpin dan pejabat harus punya malu, terutama malu korupsi dan malu tidak perform melayani rakyat melalui program yang bermanfaat. Sikap Dedi Mulyadi ini adalah contoh bahwa seorang pemimpin harus berani menyuarakan kebenaran dan mengingatkan bawahannya untuk tidak serakah. Semoga peringatan ini menjadi cambuk bagi seluruh pejabat di Indonesia untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Aamiin.

#DediMulyadi #Pejabat #Tunjangan #Feodalisme #Jabar #Rakyat #Keadilan #Birokrasi #Indonesia #KDM